Buka Bimbel mengarah pada Tindak Korupsi?

Telah dibaca 134 kali

Halo sobat reader, jumpa lagi dengan saya yang kali ini membahas isu yang sedang marak di dunia pendidikan di Indonesia. Baru – baru ini, dunia pendidikan di gegerkan dengan tagline di media massa, “guru buka bimbel mengarah pada tindak korupsi”. Hal ini tidak lepas dari hasil pertemuan Ketua KPK Bapak Agus Rahardjo seusai bertemu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bapak Muhadjir Effendy di Gedung KPK, Selasa (8/1/2019). Seusai pertemuan keluarlah pernyataan Bimbel perlu dihindari karena ada potensi benturan kepentingan hingga gratifikasi bagi para pendidik.

Pernyataan tersebut sontak membuat geger dan munculnya berbagai macam pro dan kontra dalam masyrakat. Namun jika di simak lebih lengkap penjelasan Ketua KPK tersebut mungkin akan lebih mencerahkan bagi kita semua.

Pernyataan Ketua KPK

Selanjutnya Bapak Agus menyebut pemberian bimbel itu bisa berpotensi konflik kepentingan. Karena guru tersebut juga memberi nilai bagi siswanya di sekolah. Ketika siswa les atau ikut bimbel dengan gurunya sendiri dikhawatirkan menurunkan tingkat objektivitas guru memberikan penilaian.

Les dengan guru sendiri, khususnya yang berbayar, mengarah gratifikasi di bidang pendidikan. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa “tidak enak” jika memberikan penilaian rendah sesuai kenyataan. Hal tersebut akan menjadi benih – benih korupsi. Dengan timbulnya pernyataan itu, berbagai pro dan kontra bermunculan di kalangan dunia pendidikan kita. Apalagi bagi masyarakat yang mendapatkan informasi yang tidak lengkap, yang hanya mencaplok beberapa pernyataan yang tidak lengkap. Dimana dalam pernyataan tersebut jelas yang dimaksudkan adalah oknum guru disekolah yang memberikan les kepada siswa yang diajar di kelasnya sendiri. Namun kenyataannya malah akan berefek lebih luas yaitu mendeskriditkan lembaga bimbel secara umum dengan stigma negatif. Apakah anda termasuk yang pro atau kontra dengan berita ini?

Seperti biasa mari kita bahas dari berbagai macam sisi dengan data dan fakta yang lebih lengkap. Sebelum lebih jauh pada masalah itu, perlu temen – temen ketahui apa sih sebenarnya bimbel itu? Keberadaannya ilegal atau tidak? Ada dasar hukumnya ga? Jadi mari mulai membahas dari pertanyaan berikut ini.

Apa sih Bimbel itu?

Kita mulai dari akarnya dulu yaitu Pendidikan nasional. Sebagai salah satu dari supra sistem pembangunan nasional, memiliki tiga subsistem pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas tahun 2003. Yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal disebut juga pendidikan sekolah sedangkan pendidikan nonformal dan informal tercakup ke dalam pendidikan luar sekolah. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Nah sampai penjelasan ini, lembaga bimbel sudah ada bayang – bayang akan masuk ke subsistem yang mana kan?

Unsur – unsur yang membangun

Jika ditelaah secara mendalam apa yang tersirat dalam UU Sisdiknas dan dilihat dari beberapa perspektif.

Pertama, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Kedua, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang fungsional.

Ketiga, pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup (PKH), pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.

Keempat, satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan nonformal yang sejenis.

Kelima, dalam konteks pendidikan nonformal, kursus dan lembaga pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Keenam, hasil PNF (Pendidikan Non Formal) dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Dasar hukum dan legalitas

Lembaga bimbingan di luar sekolah menjadi alternatif para peserta didik di luar sekolah dan peserta didik menggantungkan harapannya pada bimbingan belajar untuk mendapatkan materi yang tidak diajarkan di sekolah. Seiring dengan itu banyak bermunculan bimbingan belajar untuk merespon tantangan ini. Dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ada sebagian orang mewujudkannya dengan mendirikan bimbingan belajar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lembaga bimbingan belajar atau bimbel merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang telah diatur sedemikian rupa dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Sehingga sedikit tidaknya telah terjawab sudah dasar hukum dan legalitas dari lembaga bimbingan belajar.

Lebih jauh mengenai Pengertian Bimbingan Belajar sebagai Pendidikan Nonformal

Pendapat para pakar pendidikan non formal mengenai definisi pendidikan nonformal cukup bervariasi.

Philip H.Coombs

Beliau berpendapat bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar sistem formal. Baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas. Yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. (Soelaman Joesoef, 1992 : 50).

Soelaman Joesoef,

Menurut beliau, pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup. Dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efesien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.

Undang – undang Sisdiknas dan Peraturan pemerintah

Definisi pendidikan nonformal menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 1 ayat 31 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ayat 4 jelas di tulis bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sehingga keberadaan Lembaga Bimbingan Belajar merupakan salah satu realisasi keberadaan lembaga nonformal di Indonesia. 

Dewa Ketut Sukardi

Bimbingan belajar menurut Dewa Ketut Sukardi (2002: 40) adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan.

Nana Syaodih Sukmadinata

Sedangkan menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005: 64) mengemukakan bahwa bimbingan belajar merupakan salah satu teknik pemberian bantuan secara individual dan secara langsung berkomunikasi. Dalam hal ini pemberian bantuan dilakukan dengan hubungan yang bersifat face to face relationship (hubungan empat mata) yang dilakukan dengan wawancara antara counselor dengan kasus.

Oemar Hamalik

Lebih lanjut menurut Oemar Hamalik (2004: 195) mengemukakan bahwa bimbingan belajar adalah bimbingan yang ditunjukan kepada siswa untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kemampuannya dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan efesien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar adalah lembaga pendidikan nonformal yang memberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah belajar yang dihadapi siswa, sehingga tujuan dari belajar akan tercapai.

dibuka pendaftaran

Jelas bahwa bimbingan belajar merupakan lembaga pendidikan nonformal yang legal dan memiliki dasar hukum sebagai pondasi keberadaannya di dunia pendidikan. Namun kenapa bisa timbul pernyataan yang meragukan dan mendeskriditkan keberadaan bimbel dewasa ini?

Keberadaan  Bimbingan Belajar secara umum sebagai Lembaga Pendidikan Nonformal di Indonesia

Tumbuhnya berbagai bimbingan belajar nonformal menjadi fenomena menarik dan menjadi catatan tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ketidakpuasan terhadap kondisi pembelajaran di sekolah diyakini sebagai salah satu penyebab tumbuh suburnya berbagai bimbingan belajar tersebut. Hal ini menyebabkan peran sekolah sangat dipertanyakan. Karena siswa masih butuh mengikuti lembaga bimbingan diluar sekolah untuk menambah materi yang tidak diajarkan di sekolah.

Tuntutan Pasar

Lembaga bimbingan di luar sekolah menjadi alternatif para siswa di luar sekolah. Siswa juga menggantungkan harapannya pada bimbingan belajar untuk mendapatkan materi yang tidak diajarkan di sekolah. Dengan adanya proses penerimaan di PTN melalui ujian tertulis semakin menambah daya tarik siswa terhadap bimbingan belajar.

bimbel

Seiring dengan itu banyak bermunculan bimbingan belajar untuk merespon tantangan ini. Dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ada sebagian orang mewujudkannya dengan mendirikan bimbingan belajar.

Penyimpangan dalam sistem

Kemudian apa yang menjadi masalah selanjutnya? Iya sebagian orang yang melihat peluang ini juga datang dari guru – guru sekolah yang ikut mendirikan tempat les diluar jam sekolah. Yang mana peserta bimbingan belajarnya merupakan siswa – siswa yang merupakan anak didiknya disekolah. Kemudian ditenggarai bahwa oknum guru yang membuka bimbel tersebut memberikan bocoran – bocoran soal kepada peserta bimbelnya. Baik itu soal ulangan harian, ulangan tengah semester atau akhir semester yang akan diujian di kelas siswa yang bersangkutan.

Disamping itu, unsur subjektifitas akan muncul pada penilaian disekolah karena kasus tersebut. Memang pernyataan Pemerintah muncul dari kecurigaan – kecurigaan, dan tidak dapat kita pungkiri kasus ini banyak terjadi di dunia pendidikan kita. Dengan catatan tidak semua guru yang membuka les/bimbel tersebut melakukan hal tersebut. Tetapi kita tidak boleh naif, kasus ini memang benar adanya.

Kecurigaan atas salah satu kasus inilah yang menjadi dasar munculnya pernyataan bahwa oknum guru yang membuka bimbel adalah salah satu tindakan kecurangan dalam sistem pendidikan. Kemudian disebut tindak korupsi atau gratifikasi.

Memang kami harus setuju dengan menyatakan tindakan diatas adalah tindakan tidak benar, mencederai sistem pendidikan kita. Namun jika satu kasus tersebut di buat seakan – akan secara umum berlaku untuk mendeskriditkan seluruh lembaga bimbingan belajar yang ada, kami sangat keberatan akan hal itu. Terasa sangat tidak adil. Sehingga masyarakat harus lebih bijak dalam menanggapi sebuah pernyataan dan mengkajinya lebih dalam.

Bagaimana jika masyrakat secara umum kurang bijak dalam menelaah dan mengkaji masalah ini? Kemudian cenderung menjatuhkan stigma negatif kepada seluruh lembaga bimbel yang ada di Indonesia? Bagaimana dengan nasib lembaga bimbel yang telah memiliki izin operasi yang jelas, dengan rekam jejak sistem kelembagaan yang terstruktur dan sehat?

Masyarakat harus bijak

Sehingga masyarakat harus bisa membedakan antara bimbingan belajar yang memiliki sistem kelembagaan yang baik dan sehat dengan bimbel yang keberadaannya tidak tersistem dan tidak memiliki izin operasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dipertegas bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dinyatakan bahwa pendidikan non formal itu berstruktur dan berjenjang karena, peserta didik yang mengikuti proses belajar dalam lembaga bimbingan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tingkatan pengetahuan yang berbeda pula. Seperti dalam lembaga bimbingan pada umumnya, peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar dalam lembaga bimbingan mulai dari tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Jadi tidak hanya membuka untuk kelas tertentu saja untuk mengakomodasi kepentingan tertentu saja. Lembaga bimbel haruslah memiliki visi misi dan program yang terstruktur dan berkesinambungan. Serta tentunya harus tetap selaras dengan program pendidikan formal yang ada disekolah.

Solusi dan Dukungan dari berbagai pihak

Sehingga solusi yang bisa kami berikan untuk kedepannya yaitu Pemerintah perlu lebih menyempurnakan Undang – undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur keberadaan lembaga pendidikan nonformal secara lebih jelas dan tegas. Sehingga ketakutan akan oknum – oknum yang memanfaatkan keberadaan lembaga ini bisa diminimalisir. Contohnya dengan menegaskan syarat – syarat pendirian suatu lembaga agar benar – benar bisa disebut lembaga pendidikan nonformal bimbingan belajar. Sehingga kedepan lembaga bimbingan belajar yang legal memiliki ciri – ciri dan persyaratan yang membedakannya dengan bimbel abal – abal. Masyarakatpun akan terbantu dalam memahami keberadaan bimbel sebagai lembaga pendidikan nonformal. Juga dengan semakin jelas dan tegasnya ketentuan yang mengatur, lembaga bimbel memiliki porsi yang jelas dalam sistem pendidikan di Indonesia. Juga tidak tumpang tindih dengan sistem atau peraturan – peraturan baru yang di buat oleh pemerinah.

Sehingga dibandingkan kita mendeskriditkan keberadaan bimbel secara umum, yang jelas – jelas bahwa lembaga nonformal bimbel memiliki dasar hukum dan legalitas yang jelas diatur oleh Undang – undang kita, alangkah lebih bijak jika kita mengkaji bagaimana untuk meningkatkan efektivitas bimbel tersebut. Sehingga kedepan lembaga bimbel semakin memiliki kredibilitas yang tinggi. Kita juga bisa membedakan mana bimbel yang memiliki sistem kelembagaan yang bagus dan sehat dengan bimbel abal – abal yang memuat kepentingan tertentu.

Saya menyukai teman yang memiliki pikiran terbuka karana mereka akan melayanimu untuk melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang – Nelson Mandela

The following two tabs change content below.

Bagus Perdana

Seorang yang berusaha menuangkan idenya lewat tulisan yang sederhana dan bermanfaat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.