Buka Bimbel Asal-asalan, Ujungnya jadi Abal–abalan

Telah dibaca 25 kali

Hallo sobat viewer, sebelumnya kita membahas pro dan kontra megenai keberadaan bimbel yang sistem pelaksanaannya menjadi sorotan dari KPK dan Mendikbud. Pada artikel sebelumnya sudah kami kaji mengenai masalah tersebut dan solusipun sudah coba kami hadirkan. Pada kesempatan ini, kita akan bahas lebih detail lagi.

Salah satu solusi yang bisa kami berikan adalah dengan lebih memperjelas dan mempertegas syarat kelembagaan pendidikan nonformal, sehingga kedepan lembaga nonformal bimbel bisa memiliki dasar hukum dan legalitas yang lebih jelas dan sembari itu kelembagaan bimbel masing – masing bisa meningkatkan keprofesionalan dan efektivitas lembaga bimbingan belajarnya.

Pentingnya Efektivitas Lembaga Bimbel sebagai Pendidikan Nonformal

Permasalahan masih sering muncul dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal. Faktor kemampuan SDM dan penghargaan yang masih rendah terhadap pendidikan nonformal menyebabkan penyelenggaraan pendidikan nonformal masih menghadapi banyak kendala, perlakuan terhadap pendidikan nonformal cenderung tidak proporsional. Pendidikan nonformal masih sering dipandang sebelah mata dan dianggap hanya pendidikan “kelas dua” setelah pendidikan formal. Padahal sejatinya peranan pendidikan pendidikan nonformal jauh lebih besar dibandingkan dengan pendidikan formal.

Pendidikan nonformal khususnya lembaga bimbel tidak hanya berperan dalam mendukung program penuntasan wajib belajar 9 tahun, akan tetapi juga dalam perluasan pendidikan anak usia dini, serta menambah waktu belajar bagi peserta didiknya. Disamping itu, fleksibilitas dan keluwesan yang menjadi sifat pembelajaran lembaga bimbingan belajar mempunyai kemampuan untuk menembus seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan nonformal lembaga bimbingan belajar dapat dijadikan sebagai pendidikan alternatif yang menawarkan solusi konstruktif dan inovatif untuk kemajuan dunia pendidikan. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, program lembaga bimbingan belajar lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa mengesampingkan aspek akademis.

Tantangan pelaksanaan program bimbingan belajar ke depan semakin besar. Oleh karena itu, para pelaku pendidikan non formal harus mampu merekonstruksi paradigma bahwa lembaga bimbingan belajar bukanlah pendidikan kelas teri.

Langkah – langkah meningkatkan efektifitas

Untuk meningkatkan efektifitas lembaga bimbingan belajar non formal, yang perlu dilakukan para penyelenggara lembaga bimbingan belajar, maupun komunitas pendidikan nonformal. Pertama, perlu menata konsep yang tepat tentang program-program lembaga bimbingan belajar tersebut. Kedua, perlu merencanakan program bimbingan berbasis kebutuhan nyata peserta didik. Ketiga, penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga bimbingan belajar secara tekun dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang tepat guna, secara lebih singkat dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas lembaga bimbingan belajar dalam pengembangan kualitas peserta didik maka diperlukan upaya penataan ketenagaan lembaga bimbingan belajar menjadi lebih profesional yang mampu menata konsep yang tepat tentang lembaga bimbingan belajar dan dapat merencanakan program bimbingan belajar yang berbasis kebutuhan dan membangun kelembagaan bimbingan belajar.

Ketenagaan Lembaga Bimbingan Belajar

Kebanyakan Ketenagaan lembaga bimbingan belajar berstatus bukan PNS. Mereka yang bukan PNS nyaris belum tersentuh standar kesejahteraan akibatnya didalam proses membelajarkan peserta didik kurang optimal atau tidak profesional. Padahal dalam proses pembelajaran pada lembaga pendidikan bimbingan belajar diperlukan pendidik atau tentor yang dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang kontruktif yang mampu meningkatkan aktivitas peserta didik dalam menggali, mengkonstruk dan menyampaikan kembali pengalaman belajarnya.

Dilema Guru

Peningkatan kualitas serta kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan lembaga bimbingan belajar merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihidari dan ini harus selalu dilakukan sebagai langkah antisipatif dan responsif dari perubahan-perubahan yang ada pada masyarakat pada umumnya dan perkembangan pendidikan nonformal pada khususnya. Terlebih pada saat ini perkembangan teknologi canggih yang sangat pesat sehingga menuntut pendidik dan tenaga kependidikan lembaga bimbingan belajar untuk mengejar ketertinggalan.

Upaya pembinaan

Untuk melakukan pembinaan terhadap pendidik dan Tenaga Kependidikan lembaga bimbingan belajar, sebagai bagian upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam peningkatan kualitas SDM, dalam arti menyiapkan tenaga lembaga bimbingan belajar yang profesional dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu: pendekatan karakteristik, pendekatan institusional dan pendekatan legalistik.

Pendekatan karakteristik,

yang memandang profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakan dengan pekerjaan lainnya. Hasil studi sifat karakteristik profesi meliputi: a) kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan; b) memiliki pengetahuan spesialisasi; c) memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain; d) memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan; e) memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self organization; f) mementingkan kepentingan orang lain; g) memiliki kode etik; h) memiliki sanksi dan tanggungjawab komunitas; i) mempunyai sistem upah, dan j) memiliki budaya profesi.

Pendekatan Institusional,

memandang profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosiasionalnya, atinya menekankan pengakuan atas suatu profesi oleh Negara atau pemerintah. Menurut Wilensky, mengemukakan lima langkah untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan, yaitu: a) memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau full time bukan pekerjaan sambilan.; b) menetapkan satuan lembaga bimbingan belajar tempat menjalani proses pendidikan dan pelatihan; c) mendirikan organisasi atau asosiasi profesi; d) melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perhimpunan tersebut, dan e) Mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan.

Pendekatan legalistik,

yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atau suatu profesi oleh negara atau pemerintah. Suatu pekerjaan dapat disebut profesi jika dilindungi oleh undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan suatu negara. Menurut M. Friedman pengakuan atas suatu pekerjaan menjadi stau profesi sesungguhnya dapat ditempuh melalui tiga tahap yaitu : a) registrasi (registration), b) Serifikasi (certification) dan c) Lisensi (licensing).

Berdasarkan beberapa paparan tentang profesionalisme tenaga pendidik, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas lembaga bimbingan belajar dalam pengembangan kualitas peserta didik, ada tiga agenda terkait dengan ketenagaan yang perlu dilakukan sebagai langkah awal menuju profesi tenaga pendidik, yaitu: a) Pembentukan asosiasi tenaga pendidik lembaga bimbingan belajar; b) Penyelenggaraan sertifikasi tenaga pendidik lembaga bimbingan belajar; dan c) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PP) yang mengatur tentang kedudukan, peran, fungsi dan tanggungjawab tenaga pendidik lembaga bimbingan belajar, termasuk didalamnya pemberian penghargaan.

Pengembangan Kelembagaan Bimbingan Belajar

Agar penyelenggaraan lembaga bimbingan belajar dapat efektif untuk mengembangkan kualitas peserta didik, diperlukan adanya program lembaga bimbingan belajar yang dikembangkan secara sistematis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, bukan dilakukan secara trial and error (coba-coba), bahkan ala kadarnya. Pengembangan program merupakan serangkaian langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan program-program yang benar-benar mampu memberikan manfaat yang optimal.

bimbel

Langkah-langkah pengembangan program yang dapat dilakukan agar lembaga bimbingan belajar dapat lebih optimal dalam pengembangan SDM, meliputi: a) analisis dan penentuan kebutuhan pendidikan, akar masalah, isu strategis; b) penentuan strategi pengembangan; c) rencana implementasi dan penyusunan rencana evaluasi.

Penentuan kebutuhan/Masalah strategis

Identifikasi kebutuhan menekankan pada dicapainya kebutuhan objektif untuk menentukkan keberadaan dan keberlanjutan program. Proses identifikasi kebutuhan mencakup: a) kinerja (performance), apa tujuan atau hasil pendidikan yang diharapkan, apa kinerja dari orang, program, pelayanan saat ini; b) aktivitas sekarang atau potensial, dengan cara apa dapat mencapai tujuan yang diharapkan; dan c) Keputusan, apa tindakan (alokasi sumberdaya, intervensi, penentuan priotitas) yang dapat dilakukan. Salah satu metode dalam mengkaji akar masalah/kebutuhan pendidikan/isu strategis dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen strategis, yang meliputi: kajian visi, misi dan nilai program/lembaga, kajian isu-isu strategis dari kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan; penentuan isu strategis; penentuan strategi dan penentuan rencana aksi/kegiatan.

Implementasi Program

Pelaksanaan suatu strategi yang didalamnya mengandung berbagai rencana aksi atau program, maka terlebih dahulu harus dilakukan analisis kelayakan untuk menentukkan program mana yang layak dilaksanakan. Analisis kelayakan mencakup dua aspek, yaitu: analisis sumberdaya dan analisis pemangku kepentingan.

Analisis pemangku kepentingan

dilakukan dengan menanalisis kedudukan masing-masing pemangku kepentingan. Hasil analisis menunjukkan pemangku kepentingan memiliki posisi (menentukan untuk menyediakan dana, hubungan, fasilitas) dan skills (pengetahuan, dll) yang memberikan pengaruh pada program tersebut. Artinya pemangku kepentingan memiliki andil dalam melaksanakan strategi yang dipilih. Pemangku kepentingan dapat ditinjau dari empat golongan yaitu a) pemangku kepentingan yang memiliki kemampuan (posisi) kuat dan skill yang kuat pula; b) pemangku kepentingan yang memiliki posisi kuat tetapi lemah dalam keterampilan; c) pemangku kepentingan yang memiliki ketetampilan kuat tetapi posisinya lemah; dan d) pemangku kepentingan posisi dan keterampilan sama-sama lemah.

Penyusunan rencana evaluasi

Rencana aksi, yang telah dilaksanakan perlu diketahui pencapaian kinerjanya. Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk menilainya. Evaluasi diartikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (Sudjana, 2000).

Unsur penting dalam evalusi

Melihat batasan tersebut terdapat unsur penting dalam evaluasi, yaitu: a) kegiatan sistematis, berarti kegiatan dilakukan melalui prosedur yang tertib; b) data atau informasi yang diperoleh melalui upaya pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dengan menggunakan metode dan teknik ilmiah; c) pengambilan keputusan menekankan bahwa data yang disajikan memberikan nilai berguna sebagai masukan pengambilan keputusan tentang alternatif yang akan diambil.

Langkah kegiatan evaluasi

Secara  singkat, proses evaluasi merupakan kegiatan a) merumuskan berbagai pertanyaan yang ingin dijawab, termasuk penetapan kriteria; b) mengumpulkan data yang memugkinkan terjawabnya pertanyaan; c) menganalisis data dan menginterpretasikan apa makna data sesuai dengan pertanyaan yang ada, dan d) memutuskan untuk memodifikasi rencana, kegiatan, dan/atau program sesuai temuan. Namun, kegiatan evaluasi bukan proses mekanikal dan otomatis, tetapi perlu dipikirkan secara berulang-ulang untuk menetapkan kapan (when) untuk mengevaluasi apa (what) dan siapa (who) yang terlibat dalam evaluasi rencana aksi.

Pentingnya pengembangan program lembaga

Pengembangan program lembaga bimbingan belajar merupakan pekerjaan yang membutuhkan perhatian dan sumberdaya yang cukup karena pengembangan program lembaga bimbingan belajar memiliki penentu keberhasilan kinerja lembaga bimbingan belajar dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Upaya pengembangan program tidak akan berjalan sendiri tanpa adanya sebuah perencanaan yang matang, dan didasarkan pada pandangan bahwa dengan berkembangnya program lembaga bimbingan belajar maka tujuan lembaga bimbingan belajar akan tercapai dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terhadap lembaga bimbingan belajar diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam mengembangkan lembaga bimbel.

Kesimpulan

Sehingga jika sistem dan kelembagaan bimbel di bangun berdasarkan konsep yang terstruktur, profesional, dan berkesinambungan serta diperkuat Undang – undang atau Peraturan Pemerintah yang melindungi legalitas dan keabsahan lembaga nonformal bimbel, niscaya ketakutan pemerintah akan potensi konflik kepentingan yang mencederai pendidikan kita bisa diminimalisir ataupun di tutup peluangnya.

Ini bukan karena mereka tidak bisa menemukan solusi, tapi karena mereka tidak mampu memahami masalah – Gilbert Keith Chesterton (Penulis dari Inggris 1874-1936 )

The following two tabs change content below.

Bagus Perdana

Seorang yang berusaha menuangkan idenya lewat tulisan yang sederhana dan bermanfaat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.